Sekda Sambut Positif Persetujuan Perda Pertanggungjawaban ... | Liputan 24 Kalimantan Barat
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Sekda Sambut Positif Persetujuan Perda Pertanggungjawaban ...

Posted by On 4:48 PM

Sekda Sambut Positif Persetujuan Perda Pertanggungjawaban ...

Sekda Sambut Positif Persetujuan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017

Hal ini disampaikan saat rapat paripurna beragenda Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah atas Pendapat Akhir Fraksi DPRD.

Sekda Sambut Positif Persetujuan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINOSekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Assovie menerima draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) dari Wakil Ketua DPRD Kalbar Hj Suma Jenny Heryanti saat Rapat Paripurna di Balairungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (24/7/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK â€" Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Assovie menyambut positif keputusan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini disampaikan saat rapat paripurna beragenda Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah atas Pendapat Akhir Fraksi DPRD Terhadap Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Penetapan Keputusan DPRD Kalimantan Barat tentang Persetujuan terhadap Raperda tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Balairungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (24/7/2018) siang.

“Terimakasih sebesar-besarnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota dewan terhormat yang telah melaksanakan fungsinya dengan terlibat mulai dari proses perencanaan anggaran sampai dengan perta nggungjawaban APBD tahun anggaran 2017,” ungkapnya.

Baca: Terkait Program GISA, Anggota DPRD: Puluhan Ribu Masyarakat belum Miliki E-KTP

Ia juga memberikan apresiasi DPRD telah mengagendakan rapat mulai dari penyampaian nota penjelasan Gubernur Kalimantan Barat sampai dengan penetapan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam kalinya berturut-turut sejak laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pengawasn Keuangan (BPK) tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2017,” jelasnya.

Sekda menimpali kewajiban selanjutnya yang harus diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 yakni segera menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas r ekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

“Termasuk berkewajiban menyampaikan laporan atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima,” terangnya.

Pemeprov Kalbar, kata Sekda, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD terhormat lantaran telah memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun anggaran 2017.

“Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, serta kerjasama solid antar legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah,” tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino Editor: Rizky Zulham Sumber: Tribun Po ntianak Ikuti kami di Dihalangi saat Hendak ke Luar Negeri, Wanita di Labuhanbatu Tabrak Kekasih hingga Tewas Sumber: Berita Kalimantan Barat

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »