Bupati Buka Rakor Keuangan Daerah se-Kalimantan Barat | Liputan 24 Kalimantan Barat
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Bupati Buka Rakor Keuangan Daerah se-Kalimantan Barat

Posted by On 11:57 PM

Bupati Buka Rakor Keuangan Daerah se-Kalimantan Barat

Bupati Buka Rakor Keuangan Daerah se-Kalimantan Barat

Sebelumnya juga telah didahului sosialisasi Pemendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019

Bupati Buka Rakor Keuangan Daerah se-Kalimantan BaratTRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWABupati Martin Rantan dan Wabup Suprapto bersama nara sumber dari Kemendagri dan KPK berfoto bersama usai malam ramah tamah di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (27/8) malam.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG â€" Bupati Ketapang, Martin Rantan membuka Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (27/8) ma lam. Kemudian kegiatan dilangsungkan di Hotel Borneo Emeral Ketapang, Selasa (28/8).

Nara sumber kegiatan ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Tinggi Banten. Serta dihadiri badan pengelolaa keuangan dan aset daerah (BPKAD) se Kalimantan Barat.

Baca: Polisi Wanita Bisa Sejajar dengan Polisi Pria

Baca: Jokowi dan Prabowo Berpelukan, Pencak Silat Satukan Tokoh-tokoh Bangsa

Sebelumnya juga telah didahului sosialisasi Pemendagri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Terkait rapat ada beberapa materi yang disampaikan.

Di antaranya tranparansi anggaran melalui implementasi E-palnning dan e Budgeting. Serta Integrated asests settelemnet dan dinamika perimbangan dalam penysunan anggaran pendapatan dan beanja daerah (APBD).

Kemudian Peremendagri nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas permendgr i nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Kaitan transparansi anggaran melalui implementasi E-planingg dan e-Budgeting disampaikan Martin Rantan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tertib sesuai dengan prinsif-prinsif pengelolaan keuangan terus berlanjut dan tidak dapat ditunda lagi.

Menurutnya Pemerintah Daerah dituntut senantiasa menjaga integritas. Serta komitmen terhadap gerakan anti korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah melalui implementasi e-government. Satu di antaranya dengan penerapan E-Planning dan E-Budgeting.

Lantaran merupakan salah satu solusi untuk terwujudnya kosnsisten antara perencanaan dan pengenaggaran daerah. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas APBD kesesuian dengan RKPD dan RPJMD akurasi nilai dan rekening serta akuntabilitas alokasi belanja.

Selanjutnya pada materi terahir menurut Bupati dalam negeri telah menetapkan permendagri nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

“Untuk itu pemerintah kabupaten kota se Kalimantan Barat perlu menyamakan persepsi dibidang hibah dan bantuan sosial. Terutama perubahan mendasar dalam proses penganggaran penata usahaan dan pertanggungjawabn hibah dan bantuan sosial,” terang Martin.

Penulis: Subandi Editor: Dhita Mutiasari Sumber: Tribun Pontianak Ikuti kami di Pesilat Hanifan Bikin Jokowi dan Prabowo Berpelukan saat Indonesia Raih Emas Sumber: Berita Kalimantan Barat

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »